Transformasi Digital UKM: Sebuah Keniscayaan

Penulis: Pokja Ekonomi Digital NU Circle

Periode Penyusunan: April - Agustus 2019


AKAR MASALAH

  • Ekonomi Digital di Indonesia masih memiliki potensi untuk tumbuh pesat. Proporsi bisnis e-commerce di Indonesia baru mencapai 4% dari total penjualan ritel, sementara Amerika Serikat berada di level 12% dan China 23%. Menurut studi yang dilakukan McKinsey bisnis UMKM Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 52% per tahun sampai tahun 2022 dengan nilai 65 milyar US dollar.

  • Studi yang dilakukan Deloitte di tahun 2015 menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM berpotensi memberikan tambahan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2%, cukup untuk mengejar pertumbuhan 7% dari 5% di tahun 2019.

  • Pertumbuhan bisnis digital (marketplace) belum diikuti oleh kemampuan UMKM lokal dalam menyediakan produk. Mayoritas produk yang diperdagangkan di marketplace saat ini adalah produk-produk impor. Jika kondisi ini terus berlanjut tentu saja berpotensi disruptif bagi keberadaan UMKM lokal. Dalam konteks makro hal tersebut memunculkan kerawanan bagi perekonomian nasional karena sektor UMKM menyerap 120 juta kerja atau setara 94% dari total tenaga kerja, dengan proporsi PDB sebesar 57% dari PDB nasional.

  • Kondisi di atas antara lain disebabkan berbagai kendala yang dihadapi UMKM antara lain: (a) dari sisi pendanaan, fasilitas kredit perbankan hanya menyentuh 12% dari total UMKM; (b) produksi UMKM belum berorientasi dan terstandarisasi ekspor, dimana proporsi ekspor UMKM baru mencapai 14% dari total ekspor non migas; (c) rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM yang mana hanya 21% dari pekerja UMKM yang memiliki pendidikan sarjana; (d) literasi digital pelaku UMKM juga masih sangat lemah sehingga dibutuhkan upaya-upaya terobosan dalam transformasi digital UMKM Indonesia sehingga mampu dominan di industri perdagangan digital domestik serta mampu masuk ke pasar internasional.

ANALISIS

Ada 5 bidang yang harus menjadi fokus pemerintah untuk membangun UMKM Digital, yaitu: Kompetensi, Teknologi dan Infrastruktur, Kebijakan, Akses Pasar dan Pendanaan. Untuk itu Kementerian/lembaga yang terlibat dalam bidang ekonomi digital antara lain:

  • Kemenkop & UMKM

  • Bekraf

  • Kemenkominfo

  • Kemenristekdikti

  • Kemendag



REKOMENDASI

  • Membangun program terpadu transformasi digital UMKM yang melibatkan lintas kementrian dengan berorientasi kepada upaya peningkatan proporsi produk-produk UMKM Indonesia dalam perdagangan digital di Indonesia.

  • Implementasi infrastruktur platform UMKM Digital yang mengintegrasikan seluruh value chain perdagangan digital dengan mengadopsi konsep omni-channel (perpaduan online/marketplace dan offline) seperti yang telah diterapkan di China dan India.

  • Melanjutkan pembangunan infrastruktur digital yang bertujuan untuk meningkatkan penetrasi Internet berkecepatan tinggi di sentra-sentra UMKM.

  • Guna mengakselerasi proses transformasi digital UMKM di Indonesia, pemerintah perlu membentuk unit Layanan Mitra Niaga (Trade Partner Services) di setiap sentra UMKM di kecamatan/kabupaten. Unit Layanan Mitra Niaga tersebut berfungsi untuk membantu UMKM melakukan transformasi digital sehingga UMKM tetap fokus untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Beberapa tupoksi pokok Unit Layanan Mitra Niaga ini adalah membantu UMKM dalam hal:

  • Teknologi: onboarding dan listing ke pasar online, penggunaan sistem, pemesanan, dan pengiriman;

  • Operasional dan pelatihan: penyiapan produk-produk untuk dipasarkan secara digital, menuliskan deskripsi produk, mengoperasikan web, dan pelatihan operasional sistem digital;

  • Pemasaran: promosi secara online dan SEO (search engine optimization);

  • Layanan pelanggan: penanganan keluhan dan order tracking;

  • Logistik dan pergudangan: menjalankan fungsi logistik dan pergudangan bekerja sama dengan BUMN logistik (PT. Pos Indonesia).

  • Platform UMKM Digital akan mempermudah lembaga keuangan dalam memberikan layanan finansial terhadap UMKM, khususnya kemudahan analisis kredit, karena profil bisnis setiap pelaku UMKM terekam secara rinci pada platform digital.

  • Untuk menjaga daya saing produk UMKM Indonesia di pasar bisnis digital, maka dalam jangka pendek Pemerintah perlu melakukan tindakan keberpihakan diantaranya:

  • Mewajibkan marketplace, media sosial dan fintech yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan perlakuan khusus kepada produk UMKM dalam negeri seperti promosi, prioritas hasil pencarian di platform, proporsi lebih tinggi untuk fasilitas cash back atau diskon, akses data statistic, dll, dan bukan sekedar kegiatan Corporate Social Responsibility.

  • Menerapkan instrumen fiskal dan perdagangan untuk melindungi produk UMKM digital atas produk impor

2 views0 comments