Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Ekonomi Syariah

Penulis: Pokja Ekonomi Syariah NU Circle

Periode Penyusunan: April - Agustus 2019



Prinsip ekonomi syariah sejalan dengan prinsip dasar ekonomi kerakyatan

  • Mendukung pembangunan infrastruktur untuk mencapai Sustainable Development Goals yang sejalan dengan maqashid syariah(menjaga agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta).

  • Mendukung ekosistem industri halal sebagai potensi ekspor yang besar dan dapat menjadi branding Indonesia.

  • Memberdayakan UMKM dengan tidak hanya menyasar profit tetapi juga maslahah.

  • Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan, termasuk menyinergikan keuangan komersial dengan dana sosial keagamaan (ZISWAF).

  • Mengoptimalkan produktivitas dan meminimalisasi volatilitas dengan menghindari riba, gharar, maysir.

I. ASPEK LEGAL


MASALAH UTAMA

Sudah terdapat beberapa regulasi terkait ekonomi dan keuangan syariah tetapi tidak saling terhubung dan seragam.


SOLUSI

Diperlukan UU payung (omnibus law) yang mencakup ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia


RENCANA AKSI

Menyusun RUU Ekonomi dan Keuangan Syariah (EKS) dan memasukkan RUU tersebut kedalam Prolegnas 2020 di tahun 2019 agar dapat dilakukan pembahasan dan disahkan di tahun 2020


II. ASPEK KELEMBAGAAN


MASALAH UTAMA

  • Lembaga pendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah (KNKS dan BPJPH) kurang kuat

  • Unit di Kementerian dan Lembaga yang menangani ekonomi dan keuangan syariah kurang kuat dan kurang fokus

SOLUSI

  • KNKS dan BPJPH digabung menjadi Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

  • Mengubah atau menambah nomenklatur dan label jabatan di Kementerian dan Lembaga yang menangani ekonomidan keuangan syariah setingkat Eselon 2 pada tahun 2020

RENCANA AKSI

  • Menaikkan status KNKS menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah setingkat kementerian dengan BPJPH sebagai badan otonom di bawahnya

  • Mengubah peran atau menambah nomenklatur dan label jabatan di Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

  • BKF Kementerian Keuangan

  • DeputiPengembanganDestinasiKementerian Pariwisata

  • Kementerian Perindustrian

  • Kementerian KoordinatorBidangPerekonomian

  • Bappenas


III. SEKTOR KEUANGAN


MASALAH UTAMA

Pangsa pasar keuangan syariah secara keseluruhan masih kecil dan pertumbuhannya cenderung melambat, termasuk yang berasal dari pemerintah (contoh: sukuk negara)


SOLUSI

Pemerintah mendorong dan memberi contoh peningkatan penggunaan keuangan syariah dan menjadikannya aspirasi nasional agar keuangan syariah Indonesia bisa menjadi yang terkuat di ASEAN pada tahun 2024


RENCANA AKSI

  • Membentuk Bank BUMN Syariah dan Lembaga Investasi Syariah di tahun 2020

  • Secara bertahap menaikkan peran lembaga keuangan syariah dalam operasional pemerintahan dan BUMN hingga kontribusinya mencapai 50% pada tahun 2024

  • Memindahkan kewenangan pengawasan BMT/KSPPS dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) ke OJK melalui UU EKS

  • Menambahkan tugas Lembaga Penjaminan Simpanan(LPS) untuk menjamin lembaga keuangan mikro syariah dan konvensional

IV. ZAKAT


MASALAH UTAMA

  • Belum optimalnya dukungan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah

  • Kualitas SDM dan kelembagaan zakat Yang masih belum merata, terutama di daerah

  • Tingkat literasi masyarakat terhadap zakat yang masih sangat rendah

SOLUSI

  • Memperkuat regulasi zakat

  • Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan pengelola zakat

  • Meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap zakat

RENCANA AKSI

  • Menetapkan Peraturan Presiden terkait kewajiban zakat atas ASN

  • Mengamandemen UU Pengelolaan Zakat supaya dapat mendorong zakat sebagai instrumen yang wajib ditunaikan oleh masyarakat mampu

  • Memberikaninsentif pajak bagi para pembayar zakat melalui kebijakan zakat sebagai tax credit atau pengurang pajak langsung dengan mengamandemen UU Pajak Penghasilan

  • Memperkuat kelembagaan Baznas dengan memberikan kewenangan lebih besar pada aspek pengumpulan dan penyaluran zakat serta koordinasi dengan Baznas daerah dan LAZ

  • Mendorong penguatan sertifikasi amil secara menyeluruh hingga ke tingkat kabupaten/kota

  • Mengubah PSAK 109 dengan mengakomodasi penyaluran zakat yang bersifat pendayagunaan

  • Meningkatkan kampanye zakat untuk memperbaiki tingkat literasi zakat publik

V. WAKAF


MASALAH UTAMA

  • Kurangnya literasi masyarakat tentang wakaf produktif dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf

  • Masih banyak masyarakat yang menyalurkan wakafnya melalui nazir perseorangan sehinga tidak tercatat

  • Masih terbatasnya peran dan dukungan Badan Wakaf Indonesia

  • Masih terbatasnya kelembagaan pendukung, termasuk sinergi dan harmonisasi antar berbagai lembaga terkait wakaf

SOLUSI

  • Melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat terkait wakaf terutama wakaf produktif

  • Menguatkan peran dan kelembagaan BWI sebagai pengawas dan regulator

  • Memperbanyak dan memperkuat badan wakaf dan jaringan wakaf


RENCANA AKSI

  • Melakukan penyempurnaan pada UU Wakaf

  • Menguatkan peran BWI sebagai otoritas dengan SDM dan anggaran dari APBN yang cukup untuk melaksanakan peran pengawasan dan regulator, serta mengurangi peran operator

  • Melakukan kampanye wakaf produktif yang terstruktur, massif, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan seluruh platform

  • Memperluas aktivitas Bank Wakaf Mikro keseluruh prvovinsi di Indonesia

  • Melakukan sosialisasi cash wakaf linked sukuk sebagai branding wakaf produktif

  • Mendorong LKSPWU mengkampanyekan wakaf uang melalui produk keuangan

  • Memulai percontohan pengelolaan wakaf produktif

  • Memastikan pesantren dan masjid besar memiliki badan wakaf atau ikut dalam jaringan wakaf

  • Menghubungkan wakaf dengan pengembangan industri halal

  • Mengembangkan basis data nazhir dan menggalakkan sertifikasi

  • Pengembangan Sistem Informasi dan Apikasi Wakaf yang detail dan komprehensif

  • Menyusun standar pelaporan pengelolaan wakaf dan standar akuntansi wakaf

VI. SEKTOR RIIL HALAL


MASALAH UTAMA

  • Masih rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk dan jasa halal

  • Masih kurangnya dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor halal

  • Masih kurangnya infrastruktur pendukung untuk mempercepat perkembangan sektor halal

  • Masih belum memadainya regulasi, tata kelola, dan manajemen risiko sektor halal

  • Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi pada industrihalal

SOLUSI

  • Mengkampanye kan gaya hidup halal

  • Memperkuat pendanaan untuk pengembangan industri halal

  • Mendirikan dan/atau memperbanyak infrastruktur pendukung industri halal

  • Memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan industri halal

RENCANA AKSI

  • Memperkuat gaya hidup halal melalui edukasi publik yang lebih massif dan terarah

  • Membentuk national halal fund untuk mendukung pengembangan industri halal

  • Mendirikan dan/atau memperbanyak jumlah infrastruktur pendukung seperti Kawasan Industri Halal, Pelabuhan Halal, Kawasan Wisata Halal, Pusat Sertifikat Halal mulai tahun2020

  • Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung perkembangan industri halal seperti halal marketplace dan halal/sharia-compliant payment system

  • Membangun pelabuhan halal di Sabang dan/atau Batam yang khusus memproses ekspor dan impor produk halal

*) Pokja Ekonomi Syariah dipimpin oleh M. Nuruzzaman PhD. Hasil kajian dikompilasi kedalam buku Memo To The President

1 view0 comments